Terkait Pulau Balabalakan Masyarakat Sambangi Kantor Gubernur Sulawesi Barat

Sulawesi Barat - Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menerima kunjungan Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang, Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Balabalakang.bertempat di kantor Merah Putih Gubernur Sulawesi Barat 23/02/2022. 

Gubernur Ali Baal menyampaikan, untuk intervensi pembangunan di Balabalakang, nanti akan dikonsultasikan oleh sejumlah tim yang akan terjun langsung ke lapangan, apalagi merupakan daerah konservasi.

Baca juga: Aminurokhman: Kebijakan WFA Harus Perhatikan Tupoksi ASN

" Insya Allah tahun ini akan ada sedikit perubahan, yang akan masuk dari kementerian perhubungan untuk pembangunan dermaganya, dari BNPB dan perikanan, " kata Gubernur Ali Baal Masdar.

Ia pun berharap pembangunan ini bisa dapat terus berlanjut sampai seterusnya.

Baca juga: Ananta Wahana Ingatkan Komitmen Negara Penuhi Kebutuhan Rumah Rakyat

"Kita akan upayakan dulu tanggul pemecah ombak, mudahan - mudahan di APBD Perubahan dialokasikan . Karena pemerintah ABM-ENNY akan berakhir Mei mendatang, nanti akan disampaikan pada pemimpin selanjutnya, " kata Ali Baal.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang, Subhan mengatakan, pihaknya sendiri tidak akan menuntut terlalu banyak yang intinya adalah hal yang paling mendesak.

Baca juga: Sukamta Dorong Pemerintah Agar Tingkatkan SDM TKI yang Dikirim

Yang paling penting saat ini, bisa Pulau Balabalakang dapat diselamatkan dari abrasi yang setiap tahunnya mengikis pulaunya.

"Penyelamatan pulaunya dulu yang harus diutamakan nanti baru setelah ada penyelamatan pulau baru barangkali kita bisa berangkat membicarakan hal yang lain misalkan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya." ujar Subhan

Baca juga: Muhammad Kadafi Minta Kabar Pengangkatan Guru PPPK Jangan Jadi Hoaks

Ia menyampaikan, dengan adanya pertemuan ini, dirinya sebagai perwakilan masyarakat Pulau Balabalakang, tentunya ada harapan yang lebih besar dalam kepedulian pemerintah untuk membangun dan menyelamatkan pulau balabalakang.

"Kalau dikemudian hari paling lambat ditahun 2022 itu tidak ada aksi nyata maka setidaknya kami akan menagih kembali. Semoga tahun ini dapat betul-betul terealisasi walaupun mungkin secara bertahap karena kemampuan anggaran, dan itu tidak ada masalah. Intinya ada reaksi nyata dari pihak pemerintah, " tandas Subhan. 

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda: Komisi II Akan Cermati Dana Penghimpunan Tarif NIK Rp1000 Kemendagri